Penyimpangan Pemilu

KIPP: 7 Jenis Pelanggaran Pemilu 2014

Posted by: ridwan in Berita 4 days ago 0 205 Views

Jakarta, Pemilu.com - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) memaparkan sejumlah temuan pelanggaran pemilu lalu, menjabat Wakil Sekjend KIPP Indonesia, Girindra Sandino menjelaskan mengenai 420 pelanggaran yang tergolong ke dalam 7 jenis pelanggaran antara lain:

Jenis pelanggaran dalam persentase

1. Manipulasi 5%

2. Politik uang 13%

3. Netralitas Penyelenggara 7%

4. Hak Pilih 13%

5. Kampanye 31%

6. Profesionalitas 22%

7. Logistik 9%

KIPP melakukan pemantauan di daerah yang meliputi 31 provinsi dalam 65 kabupaten atau kota terkecuali Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua.

“Persentase ini diambil dari memilih wilayah pemantauan dengan terlebih dahulu memetakkan daerah – daerah yang dianggap rawan terjadi kecurangan,” katanya di Kedai Kopi Deli, Jakarta Pusat, Selasa (15/4).

Tidak hanya itu Giri juga menjelaskan pemetaan daerah – daerah rawan kecurangan dilakukan berdasarkan pola dan intensitas pelanggaran yang terjadi di pemilu 2009, dan atau pilkada terakhir di daerah yang bersangkutan.

“Pemetaan wilayah memprioritaskan ‘remote area’ , yaitu daerah – daerah yang minus akses informasi, komunikasi, transportasi, akses pendidikan, dan akses ekonomi dengan mempertimbangkan jangkauan relawan KIPP,” ungkapnya.

Frekuensi, lanjut dia, pelanggaran tertinggi adalah masih adanya atribut/alat peraga kampanye di masa tenang dan hingga hari H, sebesar 31%.Dia kembali menambahkan, tingginya angka pelanggaran ini sekaligus juga menunjukkan blm efektifnya kinerja petugas pengawas di tingkat daerah dalam menertibkan alat peraga kampanye (APK).

“Meski penertiban APK merupakan koordinasi antara lembaga pengawas denan institusi pemda: Bawaslu harus bertindak sebagai inisiator,” imbuhanya.

Dia menambahkan mengenai kendati pelanggaran dominan yang menjadi tanggung jawab Bawaslu adalah prinsip Prefesionalitas penyelenggara,

“Sedangkan untuk pelanggaran yang dilakukan KPU, berimplikasi lebih luas dan substantif, seperti hal pilih / dipilih, manipulasi, netralitas,” tuturnya.

Menurut dia, hal inilah yang dikarenakan pihak KPU mempunyai ‘priviliege’ untuk akses logistik dan prosesi pungut-hitung. Dengan demikian aparatus KPU adalah sasaran empuk untuk dijadikan ‘partner in crime’ oleh caleg nakal

Presentase tingkat kesalahannya antara ain:

-Bawaslu 28%

-KPU 72%

Sumber : http://www.pemilu.com/berita/2014/04/kipp-7-jenis-pelanggaran-pemilu-2014/

Opini tentang 7 pelanggaran Pemilu yang terjadi di Indonesia.O

Dari artikel di atas kita bisa melihat gambaran pesta demokrasi, rakyat indonesia april lalu telah melaksanakan pesta demokrasi yaitu pemilihan umum yang terdiri dari pemilihan anggota DPR(Dewan Perwakilan Rakyat),DPRD(Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), DPD(Dewan Perwakilan Daerah) dan DPP(dewan Perwakilan Provinsi). Kita dapat menilai pesta Demokrasi Indonesia saat ini dari segi biaya sudah pasti bisaya demokrasi di Indonesia sangat besar karena berdasarkan hasil perhitungan ramalan dana yang di anggarkan untuk pemilihan umum sangat besar, tapi apa yang sudah di dapat bangsa indonesia dengan pesta demokrasi terbesar setiap 5 tahun 1 kali ini.

Pertama kita cermati sudahkah pesta demokrasi di negara ini berjalan sesuai dengan ketentuan pesta demokrasi yang ideal dengan transparan dan jujur? Dari serangkaian fakta tentang demokrasi di Indonesia kita dapat simpulkan bahwa pesta demokrasi yang jujur, adil terbuka belum bisa dijalankan di Indonesia, karena

Kita perlu sadari bahwa pesta demokrasi yang sesungguhnya adalah pesta demokrasi yang terbuka, tanpa paksaan, dan adil, Penyimpangan yang terjadi dalam pesta demokrasi Indonesia mencerminkan ketidak siapan rakyat Indonesia untuk terbuka dan jujur untuk Indonesia yang lebih baik kedepannya.

Solusi untuk rakyat dalam Pesta Demokrasi :

1. Kenali siapa pemimpin yang akan di pilih

2. Jangan sia-siakan suara/ hak pemilih karena 1 suara akan selalu berharga

3. Buka mata hati untuk memilih seorang pemimpin

4. lihat pemimpin yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi bukan yang hanya pencitraan

5. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang cerdas melihat kebutuhan rakyat bukan kepetingan rakyat

6. Jangan memilih karena paksaan

So, sudah kah anda berlaku bijak untuk melihat pemipin dimasa depan yang lebih baik :)